Jakarta, HAISAWIT – Sawitsetara berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema "Biodiesel Untuk Negeri" yang berlangsung di Jakarta, Jumat (18/7/2024).

Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendiskusikan berbagai aspek terkait kebijakan biodiesel, khususnya kebijakan B35.

FGD ini didukung oleh BPDPKS dan dihadiri oleh sejumlah narasumber utama. Beberapa di antaranya adalah Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Maulizal Achmad, Sekretaris Jendral DPP Apkasindo, Dr. Rino Afrino, ST., MM, dan Ketua Bidang Sustainability APROBI, Rapolo Hutabarat.

Perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bina Restituta Barus, serta berbagai organisasi juga hadir. Organisasi yang turut serta antara lain GPPI, APOLIN, GIMNI, SPKS, ASPEOPIR, SAMADE, GAPKI, FPSI, MAKSI, DMSI, Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) Indonesia, serta beberapa kampus mitra APKASINDO. Total peserta mencapai sekitar 200 orang.

Wakil Pimpinan Redaksi, Yuwono Ibnu Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya sektor kelapa sawit.

“Suka tidak suka, sektor kelapa sawit tidak hanya menguntungkan petani tetapi juga pemerintah. Produk turunan dari kelapa sawit tidak hanya untuk pangan tetapi juga untuk energi,” ucapnya.

Ibnu juga mengungkapkan manfaat besar dari program biodiesel. Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak positif bagi petani, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pemerintah dan negara.

“Kebijakan B35 diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan ini juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun,” jelas Ibnu.

Ia menambahkan bahwa kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

“Jika B40 dijalankan, maka bisa menghemat devisa sekitar USD 13 miliar hingga USD 15 miliar,” tambahnya.

Sementara itu, Maulizal Achmad dari BPDPKS menyampaikan pentingnya peremajaan sawit rakyat. Dia menekankan bahwa keberhasilan program biodiesel sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang berkualitas, yang hanya dapat dicapai melalui peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan.

“Kami sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertugas mendanai program biodiesel. Namun, yang lebih penting adalah peremajaan sawit rakyat. Kami menargetkan peremajaan 180.000 hektar lahan per tahun agar produksi TBS dapat ditingkatkan untuk biodiesel,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan sektor hilir kelapa sawit, mengingat sektor hulu yang saat ini mengalami stagnasi dan tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan solusi dan langkah strategis untuk mengatasi kendala di sektor hulu dapat segera diimplementasikan, sehingga program biodiesel dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi seluruh pihak terkait.