Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (2/6/2024). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan permintaan agar Norwegia tidak melakukan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga mengajukan banding kepada Norwegia untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait sawit," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, usai pertemuan pada Senin (3/6/2024). Namun, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah menangani masalah ini. Saat ini, Kementerian LHK sedang mengkritisi kebijakan anti-deforestasi atau EU Deforestation Free Regulation (EUDR) yang menghalangi produk sawit asal Indonesia.

"Indonesia juga mengkritisi metode inventarisasi lahan mereka dan ini sedang terus kita kerjakan," tambah Siti. Diketahui bahwa Uni Eropa menetapkan Undang-Undang EUDR pada 29 Juni 2023, yang berlaku efektif mulai 2024. Aturan ini mengharuskan konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, yang mengancam penjualan produk hasil kebun Indonesia seperti sawit, karet, dan kopi.

Dalam pertemuan itu, Siti Nurbaya juga membahas kemitraan antara Indonesia dan Norwegia dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 terkait penggunaan hutan dan lahan.

"Tadi juga disebutkan dukungan konkret atau kontribusi sebagai prestasi aksi iklim Indonesia sebesar USD 56 juta, yang kira-kira setara dengan pengurangan karbon sebesar 30,2 juta ton," jelas Siti. Ia juga menjelaskan keberhasilan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023, dan menyebut bahwa hingga tahun 2023, Indonesia berhasil melampaui target komitmen penurunan emisi karbon.