Pekanbaru, HAISAWIT – Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Rokan dan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Upaya ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.

Dilihat dalam laman resmi Pemprov Riau, Kamis (17/10/2024), disebutkan bahwa pengelolaan PI 10 persen dari Blok Rokan dan penerimaan DBH kelapa sawit telah mulai memberikan kontribusi signifikan bagi berbagai program pembangunan di Provinsi Riau. PI ini berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya penanggulangan kemiskinan di Riau.

"Hak-hak Provinsi Riau dalam rangka mensejahterakan rakyatnya perlahan sudah diterima yaitu pengelolaan PI 10 persen di Blok Rokan dan DBH Kelapa Sawit," kata Zulkifli Syukur, seperti dilihat dalam laman resmi Pemprov Riau, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, Pemprov Riau juga telah menetapkan target untuk mendorong produksi minyak mentah di Blok Rokan. 

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk gugus tugas dalam kelancaran produksi migas di Blok Rokan agar target 1 juta barel per hari pada tahun 2030 dapat tercapai," terangnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu dalam peningkatan produksi minyak, tetapi juga mendukung sektor kelapa sawit melalui DBH yang diterima oleh Pemprov Riau. 

"Sehingga ke depannya akan langsung berdampak pada peningkatan PAD Provinsi Riau," imbuhnya.

Pemprov Riau juga berkomitmen untuk memastikan agar keberadaan industri hulu migas di Riau memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. 

"Komitmen K3, lingkungan, dan penggunaan tenaga kerja lokal serta penyediaan barang dan jasa lokal untuk memenuhi kebutuhan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tetap menjadi prioritas bersama. Mengingat, ada 13 KKKS aktif berkegiatan di Provinsi Riau dengan banyak sub pekerjaan bersama mitra kerja," tutupnya.***